Tentang

Sistem Basis Data Konflik Tenurial

Indonesia memegang posisi penting dalam usaha reformasi tata kelola kehutanan. Dengan tutupan hutan lebih dari separuh luas daratannya dan kompleksitas masalah membuat isu tata kelola hutan di Indonesia saat ini menjadi titik perhatian dan simpul temu dalam upaya reformasi kehutanan.

 

Ketidakjelasan status kawasan merupakan salah satu yang menghambat tata kelola hutan di Indonesia. Tumpang tindih perizinan dan benturan sering terjadi ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengelola tanah. Persoalan ketidakpastian status lahan tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Tanpa penyelesaian yang menyeluruh, esakalasi ketidakjelasan status lahan akan memicu konflik yang berkepanjangan.

 

Konflik sejatinya dapat diatasi setidaknya diminimalisasi. Berbagai inisiatif digerakkan sebagai strategi minimalisasi konflik sebagai bagian dari upaya reforma tata kelola hutan Indonesia. Penguatan kapasitas institusi maupun individu untuk resolusi konflik, sosialisasi PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dan pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan tata guna lahan adalah diantaranya.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkolaborasi dengan mitra membangun kanal pengaduan konflik yang tersinergi dengan mekanisme penyelesaian konflik sesuai ketentuan Konstitusi dengan penghormatan utama terhadap hak-hak masyarakat. 

 

Melalui platform daring (online) ini setiap pihak baik secara individu maupun kelompok dapat melaporkan fenomena konflik yang diketahuinya maupun dialami dimana saja dan kapan saja. Keamanan dan kenyamanan status pelapor menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem basis data ini. Dalam sistem ini, identitas pelapor terlindungi secara anonim.

 

Papan instrumen atau dasbor Sistem Basis Data Konflik Tenurial menyediakan visualisasi spasial kejadian konflik yang dilaporkan beserta pemetaan aktor baik yang berperan sebagai subjek maupun obyek sengketa. Sinergi dengan mekanisme penyelesaian konflik yang terintegrasi selanjutnya menyajikan kondisi riil kemajuan langkah-langkah penyelesaian konflik dan memungkinkan fungsi monitoring berjalan.

 

Pengelolaan data merupakan kunci akselerasi minimalisasi potensi konflik. Basis data yang kuat dan diakui bersama akan memberikan fondasi dalam perumusan strategi penanganan konflik yang terjadi maupun pengurangan potensi konflik di masa mendatang.

Copyright © 2017 Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.