Gerakan Tanam Pohon Bersami Presiden RI di 900 titik di Jabodetabek

Rabu 29 November, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon bersama masyarakat di Hutan Kota Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta.Kegiatan penanaman pohon ini serentak dilakukan di lebih dari 900 titik di Jakarta bersama dengan masyarakat. Kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya dilakukan hari ini di wilayah Jabodetabek saja. Kedepan akan dilakukan serentak bersama-sama di seluruh provinsi di Indonesia, dalam rangka mengurangi perubahan iklim, pemanasan global, dan mengatasi polusi yang sudah dirasakan dampaknya saat ini.

Indonesia Menjadi Role Model Ketahanan Iklim Berbasis Masyarakat

Pertemuan 10th Facilitative Working Group (10th FWG) Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP) Road to UNFCCC COP28 dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 November 2023 di Dubai. Pada kesempatan tersebut Indonesia disebut sebagai role model ketahanan iklim berbasis masyarakat khususnya masyarakat adat oleh Pirawan Wongnithisathaporn, Programme Office Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation Thailand, (7/11/2023).

Perhutanan Sosial, Gunung Puntang, dan Kopi Kelas Dunia

Program Perhutanan Sosial (PS) yang belakangan ini menjadi kebijakan pemerintah mulai membuahkan hasilnya. Sejumlah wilayah yang memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa kesempatan mengelola lahan hutan untuk budidaya pertanian menujukkan peningkatan kesejahteraan. Salah satu contoh keberhasilan program PS adalah kelompok petani kopi di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Inilah kawasan penghasil kopi yang terkenal sebagai kopi dengan rasa yang khas dan pernah menjadi kopi termahal di dunia pada tahun 2016.

Lokakarya Penyusunan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan

Semangat Percepatan Perhutanan Sosial harus dilakukan oleh semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan, yang dinilai penting membangun kolaborasi untuk mempercepat pengelolaan perhutanan sosial.Kolaborasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam menyejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan didalamnya terdapat pelaksanaan Integrated Area Development (IAD) yang merupakan salah satu strategi untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.