Press Release WBK dan WBBM lingkup Ditjen PSKL
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
Press Release
Dalam rangka pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Direktorat Jenderal PSKL telah melaksanakan pencanangan pada dua Satker UPT sebagai model
Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 digit dari tahun 2015 s/d 2017.
Dalam rangka penanggulangan korupsi dikalangan birokrasi, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan regulasi Permenpan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan.
Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM. WBK atau WBBM adalah proses atau suatu cara untuk menjadikan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK-WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark bagi unit kerja lainnya dan harus diberi reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibandingkan dengan unit kerja lainnya.
