Pontianak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 14 Juni 2019. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK hingga 11 Juni 2019 menunjukkan bahwa izin Hutan Sosial yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Barat mencapai angka 378.305 Hektar (Ha). Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dari provinsi yang lain di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto saat dialog dengan media yang bekerjasama antara KLHK dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat di Pontianak (14/6).

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 

Press Release

Dalam rangka pembangunan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Direktorat Jenderal PSKL telah melaksanakan pencanangan pada dua Satker UPT sebagai model

Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 digit dari tahun 2015 s/d 2017.

Dalam rangka penanggulangan korupsi dikalangan birokrasi, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan regulasi Permenpan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM. WBK atau WBBM adalah proses atau suatu cara untuk menjadikan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK-WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark bagi unit kerja lainnya dan harus diberi reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibandingkan dengan unit kerja lainnya.

Presiden Joko Widodo bersama Kelompok Tani Hutan Sosial di Wanawisata Pokland Cianjur, Jawa Barat

Cianjur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 8 Februari 2019. Program Perhutanan Sosial, merupakan program prioritas Pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, program ini dilaksanakan untuk mengurangi konflik permasalahan lahan di masyarakat, dan kedepannya bisa membantu mengatasi kemiskinan.

Kali ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan 42 Unit SK Perhutanan Sosial seluas 13.976,28 Ha bagi 8.941 KK dari 12 Kabupaten di Jawa Barat, bertempat di Wana Wisata Pokland Kabupaten Cianjur, (8/2).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam Peninjauan Pabrik sebagai Off Taker Kelompok Perhutanan Sosial di Kalimantan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 9 Mei 2019. Pengelolaan Perhutanan Sosial yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlihat jelas di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di hulu masyarakat sekitar perusahaan menanam sengon, di hilir pabrik kayu lapis Naga Buana sudah siap sebagai off taker. Didukung jarak pabrik yang dekat dengan pelabuhan memudahkan untuk transportasi produk.

Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi para pejabat Kementerian LHK, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan Wakil Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang bersama unsur perangkat daerah serta pejabat terkait meninjau kebun sengon dan pabrik pengolahan kayu terpadu PT Naga Buana Aneka Piranti di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. (8/5/2019)

Pabrik Naga Buana sebagai off-taker mulai dibangun tahun 2016, bersamaan dengan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yang saat ini sudah mulai ditanami dan produksi. HTR seluas 1.912 ha berada di 12 lokasi sehingga timbul spot-spot kecil pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat yang dapat menjadi sumber ekonomi baru.