Jokowi Membuka Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 20 September 2018. Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

 Kapal Legendaris Greenpeace Rainbow Warior

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 13 Maret 2018. Kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior kembali berlayar ke Indonesia dengan menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai pintu masuk utamanya. Tema pelayaran Rainbow tahun ini adalah 'Perubahan Iklim dan Kekuatan Masyarakat' (Climate Change and People Power). Pada tur kali ini, Greenpeace akan menampilkan cerita keberhasilan Kampung Manggroholo dan Sira di Papua mendapatkan izin hak pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

“Karena hutan itu untuk rakyat, maka program yang sedang dikerjakan sejak tahun 2015 adalah Perhutanan Sosial. Inti perhutanan sosial adalah bagaimana keadilan itu diwujudkan” ucap Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, saat menyambut kedatangan kapal Rainbow Warrior di Manokwari (12/03/2018).

Direktur Kemitraan Lingkungan Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc (Bogor, 21 Februari 2018)

Direktur Kemitraan Lingkungan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc, dalam rangka Pekan Belajar dan Asistensi Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (TORA-PS) yang diselenggarakan oleh KPSHK dihadiri oleh NGO penggiat dan pendamping  Perhutanan Sosial (PS), pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup dan kehutanan daerah serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tergabung dalam anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dari wilayah Jabalnur dan Sulawesi Tenggara,  Bu Jo menyampaikan Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial (Bogor, 21 Februari 2018).

“Dalam rangka menyamakan persepsi pemahaman visi misi, agar jalan kedepan tidak salah arah tapi benar-benar satu arah sesuai tujuan yang digariskan Bapak Presiden, salah-satunya adalah  mengurangi kemiskinan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengembangan ekonomi strategis domestik, ketahanan pangan, menambah luas tutupan lahan, sehingga tujuan hutan lestari tercapai”, jelas Bu Jo.

Direktur Kemitraan Lingkungan Dra. Jo Kumala Dewi, M.Sc (Bogor, 21 Februari 2018).

Joko Widodo Panen Jagung Bersama Kelompok Tani Perhutanan Sosial di Tuban

Tuban – Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 9 Maret 2018. Hari ini Presiden Joko Widodo melaksanakan kegiatan panen raya jagung di areal Perhutanan Sosial Kabupaten Tuban, dan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Bojonegoro, Blitar, dan Malang sebagai titik awal putaran kedua Inspeksi Perhutanan Sosial. Presiden RI Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial sebanyak 13 SK di tiga Kabupaten (Bojonegoro, Blitar, dan Malang) seluas 8.975,8 Ha bagi 9.143 KK.