Sosialisasi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto Kepada Generasi Milenial Ibu Kota

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 7 Oktober 2018. Terdapat 28.856 desa di sekitar hutan, dimana mayoritas kehidupannya sangat tergantung pada hutan. Tanpa kehadiran pemerintah untuk memberikan akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat, mustahil kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan akan terwujud. Pemerintah melalui KLHK telah memiliki Program Perhutanan Sosial (PS), yang berupaya memberikan hak kepada masyarakat berupa akses legal, untuk ikut berpartisipasi dalam memanfaatkan hutan dan hasil-hasilnya, demi kesejahteraan.

"Dulu petani dikejar kejar ketika menggarap lahan hutan, tetapi sekarang diberdayakan secara optimal," ujar Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) pada talkshow di acara Ruwatan Negeri dengan tema "Hutan Kaya, Lingkungan Terjaga, Rakyat Sejahtera", yang diselenggarakan oleh Galang Kemajuan (GK) Foundation, di Jakarta (06/10).

Penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara LMDH dan KTH dengan KPH Garut dan KPH Bandung Selatan, 22 September 2018

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. menyaksikan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara LMDH dan KTH dengan KPH Garut dan KPH Bandung Selatan.

Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melakukan langkah langkah strategis, salah satunya terjun langsung ke lapangan jemput bola terhadap usulan usulan program perhutanan sosial.

Pada kesempatan ini, Dirjen PSKL Bambang Supriyanto menyaksikan langsung proses pendatanganan NKK antara KTH/LMDH di wilayah kerja Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Selatan, Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan kerjasama yang dilakukan mengakomodir sekitar 522 Kepala Keluarga dengan total luas lahan garapan sekitar 2141,07 Ha.

 Jokowi Membuka Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Rembuk Nasional Untuk Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 20 September 2018. Percepatanan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) terus diupayakan oleh Pemerintah. Melalui Forum Rembuk Nasional Pemerintah akan mendorong terpenuhinya target RAPS melalui rencana tindak lanjut yang disusun dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi atau komunitas masyarakat mulai dari level tapak hingga para pengambil kebijakan.

 Kapal Legendaris Greenpeace Rainbow Warior

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 13 Maret 2018. Kapal legendaris Greenpeace Rainbow Warrior kembali berlayar ke Indonesia dengan menjadikan Bumi Cendrawasih sebagai pintu masuk utamanya. Tema pelayaran Rainbow tahun ini adalah 'Perubahan Iklim dan Kekuatan Masyarakat' (Climate Change and People Power). Pada tur kali ini, Greenpeace akan menampilkan cerita keberhasilan Kampung Manggroholo dan Sira di Papua mendapatkan izin hak pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.

“Karena hutan itu untuk rakyat, maka program yang sedang dikerjakan sejak tahun 2015 adalah Perhutanan Sosial. Inti perhutanan sosial adalah bagaimana keadilan itu diwujudkan” ucap Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, saat menyambut kedatangan kapal Rainbow Warrior di Manokwari (12/03/2018).