Ilustrasi Foto: Petani Damar sedang menyadap getah damar di Lokasi Perhutanan Sosial

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) secara resmi menetapkan Luwu Utara sebagai Kabupaten Percontohan di Indonesia untuk Pelayanan Cepat Akses Legalitas Perhutanan Sosial. Hal ini diungkap Diah Suradiredja dari Pokja Nasional Perhutanan Sosial Kementerian LHK-RI, Rabu (31/7/2019), di Jakarta, usai pertemuan dengan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Bambang Supriyanto Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program baru yaitu Kalpataru Milenial. Program ini diluncurkan pada Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center (JCC), 11 Juli 2019.

"Kami ingin mulai saat ini generasi muda menjadi pejuang lingkungan. Caranya bisa dengan mendokumentasikan dan menyebarluaskan usaha untuk lingkungan hidup sekecil apa pun," ujar Bambang Supriyanto, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kalpataru, ketika membuka talkshow Kalpataru Milenial.

Jakarta, Kamis 11 Juli 2019. Sebanyak 10 Penghargaan Kalpataru diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam Pembukaan Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta Convention Center (JCC), 11 – 13 Juli 2019. Penghargaan Kalpataru adalah apresiasi tertinggi yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdi, menyelamatkan dan membina perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru). Pemberian Penghargaan Kalpataru tahun 2019 ini telah memasuki usia 39 tahun yang dimulai sejak tahun 1980 dan saat ini sebanyak 378 Penerima Penghargaan Kalpataru telah tersebar di seluruh tanah air.

Pontianak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 14 Juni 2019. Data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), KLHK hingga 11 Juni 2019 menunjukkan bahwa izin Hutan Sosial yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Barat mencapai angka 378.305 Hektar (Ha). Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dari provinsi yang lain di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal PSKL, Bambang Supriyanto saat dialog dengan media yang bekerjasama antara KLHK dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat di Pontianak (14/6).