Dalam rangka memeriahkan perhelatan “XV World Forestry Congress”, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan rangakaian acara, yaitu: Pameran dan Side Event.

Pameran diselenggarakan pada tanggal 2 – 6 Mei 2022 di Exhibition Hall Coex Seoul. Ditjen PSKL berpartisipasi dengan membuka 2 (dua) stand bertemakan Forest Investment Programme 1 (FIP-1) dan Strengthening Social Forestry (SSF) in Indonesia. Material yang dipamerkan merupakan beragam informasi pencapaian dan Lesson Learned dari pelaksanaan program Perhutanan Sosial, berupa: poster, banner, video, flyer, electronic book, produk komoditi Perhutanan Sosial, seperti: kopi, madu, gula aren, jamur, minyak atsiri dan lainnya, serta produk kerajinan masyarakat seperti kain tenun anyaman bambu dan rotan serta manik-manik.

Desa Pulau Majang berada di ujung negeri perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Terletak di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Aku bersyukur bisa berkunjung ke desa ini untuk melihat seberapa jauh kegiatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui FIP I.

Pantang capek untuk mendampingi untuk memajukan rakyat/kelompok masyarakat / HTR Gapoktan Sialang Mulia. Hal itu terlihat dengan semangat bertemu antara rakyat, oftaker, dan Ditjen PSKL pada hari sabtu tanggal 5/3/2022. Ada 24 kelompok tani- lebih dari 1000 KK yang mendapat izin mengelola sekitar 6.850 hektare area Hutan Produksi. Kelompok usaha perhutanan sosial KUPS karet ini sangat bergantung pada tengkulak yang harganya cenderung lebih rendah dari pasar dan pembayararan 2 minggu sekali. Sehingga mereka mengeluhkan dan menurunkan semangat.

Menteri LHK Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara faktual dari Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis, (03/01/2022).

Pada hari ini Presiden menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan selama tahun 2021 kepada petani hutan seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 723 SK, seluas 469.667,12 Ha untuk 118.368 Kepala Keluarga di 20 Provinsi. Khusus Hutan Adat diserahkan sebanyak 12 SK Penetapan Hutan Adat dan 2 SK Indikatif Hutan Adat, dengan total luas 21.288,83 Ha, untuk 6.170 KK dan Surat Keputusan TORA sebanyak 19 unit seluas 30.274 Ha, untuk 5 Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.