Madiun, 6 Nov 2017

Dungus Forest Park pagi ini penuh oleh ribuan petani. Mereka datang dari berbagai desa untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Jokowi akan bagi surat izin pemanfaatan hutan sosial untuk pemerataan ekonomi dan kelestarian hutan. Petani dapat kepastian hak kelola 35 tahun. Dukungan pendanaan dan pemasaran juga difikirkan.

Sehari sebelumnya, petani kerja bakti siapkan tempat pertemuan. Ada yang bersih-bersih dan ada yang membuat bangku dari bambu. Dengan riang mereka kerja hinga tengah malam dalam guyuran hujan. Kami senang pak Jokowi datang ke desa kami, jawab petani "mendadak tukang" ketika saya tanya perasaannya dimalam itu.

Pagi hari hutan jati Dungus yang berumur 110 tahun itu tertata asri. Tak ada tenda dan kursi mewah. Presiden dan petani duduk di bangku bambu yang sama. Rindangnya daun jati jadi peneduh dari sinar matahari. Alhamdulillah hingga akhir acara hujan tak turun.

Tiba di lokasi Jokowi langsung salami petani. Yang tak kebagian salaman dapat "lemparan" senyum dan sapaan dalam bahasa Jawa yang kurang saya fahami. Kemudian Jokowi memberi sambutan setelah laporan dari Menteri Siti Nurbaya.

Dalam sambutanya Jokowi kembali tegaskan komitmen pemerintah. Seperti di tiga tempat sebelumnya;  Muara Gembong (Beksi), Brani Wetan, (Probolinggo) dan Wonoharjo (Boyolali).

Jokowi meminta seorang petani  jelaskan rencana kerja di areal yg diberikan. Kali ini diwakili Pak Basuki. Lahan garapannya 0,5 hektar dan akan jadi 2 hektar melalui izin hutan sosial. Ia akan ditanami jagung sembari  menunggu pohon sengonnya besar.

Pak Basuki antusias jelaskan rencananya. Hitungnya matang. Dia yakin dapat membayar Kredit Usaha Rakyat yang diberikan BNI. Bunganya 9% dan akan jadi 7% ditahun depan. Presiden memberi apresiasi sembari mengingatkan hati-hati pinjam kredit dan juga penegasan agar  petani harus sejahtera.

Diakhir dialog Jokowi minta Pak Basuki hapal PANCASILA. Saya tak hapal katanya. Peserta pun tertawa. Presiden lalu menuntun Pak Basuki menghapal Pancasila. Dua kali kata keadilan disebutnya. Sila kedua dan sila kelima.

agroindonesia.co.id - 12/10/2017

KEDAI KOPI CENGHAR

Jawa Barat, AGROINDONESIA.CO.ID - Kedai ‘Kopi Cenghar’ di Kota Cimahi, menawarkan sensasi kenikmatan kopi premium Jawa Barat yang dihasilkan langsung dari petani pengelola usaha perhutanan sosial. Ini berarti, setiap cangkir kopi yang anda seruput bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan sekaligus memberi dukungan pada kelestarian hutan.

“Kami mengambil biji kopi langsung dari petani yang tergabung pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di sejumlah lokasi seperti Gunung Halu, Cipada, Pangalengan, dan Ciwidey,” kata pemilik Kopi Cenghar Ridwan Sujatmiko di kedai Kopi Cenghar, Jalan Ciawitali, Citeurep, Cimahi Utara, Rabu (11/10/2017).

republika.co.id - 12/10/2017

Pekerja mengolah biji kopi natural arabica di Basecamp Persaudaraan Gunung Puntang Indonesia (PGPI) Shelter Kopi Sunda Hejo, Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Ilustrasi)

Jawa Barat, REPUBLIKA.CO.ID - Berawal dari kecintaannya sebagai penikmat kopi, Ridwan Sujatmiko memulai bisnis coffee shop bersama dua rekannya yang lain, Heru dan Hikmat pada 2015

lalu. Dengan modal awal sekitar Rp 9 juta dan brand Cenghar Coffee yang bertempat di jalan Ciawitali, Kota Cimahi, mereka memulai usahanya. Kini, omset yang diperoleh dari bisnis tersebut perbulan kini mencapai kurang lebih sekitar Rp 190 juta.

Keterlibatan Cenghar Coffee dalam Perhutanan Nasional Nusantara (Pesona) Mart yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut mendongkrak popularitas usaha. Sebab, sering diajak dalam setiap kegiatan kementerian atau pun festival di berbagai daerah.

“Cacatan Sejarah yang Jangan dilupakan”

(Diah Suradiredja, Edo Ridha Hakim, Markum, Andi Pramaria dan Wiji J. Santoso)

“Pelaku Sejarah tak pernah alpa mencatat,

menarik benang halus, memilin dan menjalinnya

menjadi sebuah bola sejarah untuk anak negeri….”

Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial, diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm).  Hal mendasar yang diamanahkan dalam kebijakan HKm adalah Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) berbentuk Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan mewajibkan pemegang izin untuk menyusun Rencana Pemanfaatan yang dapat dinilai oleh pemerintah, lembaga kemasyarakatan lain dan masyarakat umum.

Download Versi Lengkapnya