akps.menlhk@gmail.com   |   (021) 5720202
Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial

kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Tentang Program Perhutanan Sosial


Hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

Melihat tujuan ini, pemerintah telah kini menyiapkan sebuah program yang memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. Program ini adalah Program Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan.

Dengan ini, masyarakat akan mendapatkan berbagai insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Hingga saat ini, terdapat 3 kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial. Pemerintah sendiri telah mentargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta Ha area hutan. Dan dalam pelaksanaannya akan dibentuk Kelompok Kerja Daerah untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri dalam program ini.

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dan dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingungan dapatsejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakt setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Norwegia United Nation Development Program (UNDP)

Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
dengan dukungan Pemerintah Norwegia melalui Program REDD+ yang difasilitasi oleh UNDP

Tahapan dalam Perhutanan Sosial


Tahapan dalam pengajuan akses kelola perhutani sosial dibuat dengan sederhana untuk memudahkan para pengguna sistem ini. Adapun bagan alir pengajuan akses kelola perhutani sosial adalah sebagai berikut:



  1. Pemohon mengajukan pendaftaran anggota secara online
  2. Seteleh pendaftaran anggota, pemohon mengisi formulir pengajuan usulan serta melampirkan dokumen-dokumen pendukung
  3. Usulan yang diajukan akan dicek kelengkapan dan kebenarannya, jika memenuhi syarat maka akan dilakukan verifikasi lapangan
  4. Jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi usulan dan dokumen
  5. Jika verifikasi dilapangan tidak memenuhi persyaratan, pemohon diminta untuk melakukan koreksi atau kelengkapan usulan dokumen
  6. Jika dokumen dan dan verifikasi lapangan memenuhi persyaraytan maka akan dilakukan pembuatan peta
  7. Setelah pembuatan peta maka draft SK akan di dilakukan
  8. Penetapan Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan melalui SK Kementerian akan diberikan
  9. Setelah memiliki SK Kementerian untuk Hak Pengelolaan / Izin Pemanfaatan, maka pengajuan izin pengelolaan bisa dilakukan

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan


  1. Permohonan IUPHKm diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
    • a. Ketua kelompok masyarakat; atau
    • b. Ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
    • c. Ketua koperasi.
  2. Surat permohonan dilampiri:
    • a. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
    • b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
    • c. Peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file dan dapat diperoleh dari pemetaan partisipatif.
  3. Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Nomor:…. Tanggal….. tentang Permohonan Verifikasi IUPHKm.

*BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NO .... TENTANG PELAYANAN ONLINE/DARING PERHUTANAN SOSIAL

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa


  1. Permohonan HPHD diajukan melalui surat dan ditandatangani oleh Ketua LPHD atau Ketua Gabungan LPHD dan diketahui oleh Kepala Desa atau beberapa Kepala Desa yang bersangkutan.
  2. Surat permohonan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilampiri:
    • a. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPHD;
    • b. Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus LPHD;
    • c. Gambaran umum areal yang dimohon, antara lain keadaan biofisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan;
    • d. Peta usulan lokasi paling kecil skala 1: 50.000 atau disesuaikan dengan luas areal yang dimohon, berupa cetakan dan salinan elektronik dalam bentuk shape file yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif;
  3. Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor:…. Tanggal….. tentang Permohonan Verifikasi HPHD.

*BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NO .... TENTANG PELAYANAN ONLINE/DARING PERHUTANAN SOSIAL

Tata Cara Pengajuan Izin Hutan Tanaman Rakyat


  1. Permohonan IUPHHK-HTR diajukan dengan surat dan ditandatangani oleh:
    • a. perorangan yang merupakan petani hutan;
    • b. kelompok tani hutan;
    • c. gabungan kelompok tani hutan;
    • d. koperasi tani hutan; atau
    • e. perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempatKetua kelompok masyarakat.
  2. Surat permohonan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilampiri:
    • a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;
    • b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
    • c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file;
  3. Contoh surat permohonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran I

*BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN NO .... TENTANG PELAYANAN ONLINE/DARING PERHUTANAN SOSIAL